KUALA PEMBUANG – Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Seruyan melalui Bidang Pengembangan dan Kerjasama Pemungutan telah menyelenggarakan Kegiatan Persiapan Penyusunan Draft Rancangan Perda Kabupaten Seruyan Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Aula BPPRD Kabupaten Seruyan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Perangkat Daerah diantaranya : Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Setda Bagian Umum dan Dinas Perikanan. Kepala BPPRD selaku Penanggung Jawab dalam kegiatan Drs. MARKUS,M.M.A menyampaikan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2011 Kabupaten Seruyan telah disahkan tahun 2011 akan tetapi banyak isi dalam peraturan ini yang masih belum bisa mengakomodir permasalahan di lapangan, hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap pencapaian kinerja BPPRD pada 2018 khususnya Retribusi Jasa Usaha.

Sebagai payung hukum dalam melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan maka Perda No. 3 Tahun 2011  harus  segera direvisi.

Ketua tim mengharapkan setiap anggota dan undangan yang hadir bisa memberi masukan dan referensi terkait rancangan Penyusunan Draf  Rancangan Perda Kabupaten Seruyan Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam diskusi terkait muatan dan tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Usaha, ada beberapa usulan dari Perangkat Daerah salah satunya dari Kepala Dinas Perhubungan Bapak Tuhas Bandrang menyampaikan bahwa apabila pelabuhan laut Sigintung beroperasi maka harus menyiapkan peraturan yang mampu mengakomodir retribusi yang ada, sehingga bisa meningkatkan penerimaan daerah. Selain itu Usulan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang diwakili oleh Bapak Rahadian, dengan adanya potensi penerimaan dari sewa alat berat dan alat laboratorium yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diharapkan untuk tarif / nilai yang ada didalam Perda nomor 3 tahun 2011 yang sangat kecil dapat menyesuaikan dan mengakomodir potensi penerimaan terhadap sewa alat-alat yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Selain itu juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama Pemungutan  Bapak Taufik  Kurahman, S.Pi, beliau menyampaikan bahwa Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ini harus segera dirubah karena di dalam Perda tersebut terdapat nilai tarif yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kabupaten lain serta kedepannya perlu mengakomodir jenis retribusi yang bisa dipungut asalkan tidak bertentangan dengan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Kegiatan Persiapan Penyusunan Draft Rancangan Perda Kabupaten Seruyan Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha bertujuan untuk mengakomodir penyesuaian tarif yang masih sangat kecil, penambahan terhadap objek-objek yang belum tertuang dalam Perda sehingga mampu meningkatkan penerimaan daerah.

Kepala BPPRD selaku Penanggung Jawab tim mengharapkan dalam penyusunan Perda ini harus tetap memperhatikan kaidah- kaidah dalam penyusunan produk hukum. (MS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *